Kategori: POLSEK KASEMBON

Bekasi – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tenang dan tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus pertumbuhan Covid-19 belakangan ini. Ia meminta kepada warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan (prokes) hingga melakukan vaksinasi.

Imbauan tersebut disampaikan Sigit, saat meninjau akselerasi percepatan vaksinasi di seluruh Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Stadion Patriot
Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/2/2022).

“Masyarakat tidak usah panik, kemudian terganggu. Namun bagaimana kemudian kita tingkatkan kewaspadaan, melaksanakan vaksinasi bagi yang sudah waktunya. Dan tetap mematuhi serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Sigit.

Pada kesempatan itu, Sigit juga menyapa secara virtual wilayah di Indonesia yang menggelar acara vaksinasi tersebut. Dalam hal ini, mantan Kapolda Banten itu mengingatkan kembali pesan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), terkait memaksimalkan akselerasi vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini saya ingin mengingatkan pesan Pak Presiden saat memimpin langsung vicon dengan seluruh Pemda dengan rekan-rekan semua. Saya ingatkan kembali bahwa, salah satu langkah prioritas yang dilakukan, bagaimana dalam waktu yang kurun waktu satu atau dua minggu ini, akselerasi vaksinasi betul-betul dimaksimalkan. Khususnya terkait saudara kita yang lansia. Tentunya ini memerlukan strategi. Karena memang ada yang perlu pendekatan dengan mendatangi secara langsung, karena situasi wilayah geografis yang tentunya perlu dihadapi rekan-rekan,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, eks Kabareskrim Polri itu juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang ada di lini terdepan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Khususnya, warga yang belum divaksin dan yang telah melewati masa enam bulan dari vaksin kedua untuk mendapatkan booster.

“Namun paling penting sosialisasikan lagi kepada masyarakat untuk secepatnya melaksanakan vaksinasi khususnya yang belum vaksin. Dan bagi yang sudah waktunya melaksanakan vaksin booster ingatkan. Karena tadi sudah disampaikan, kalaupun sudah vaksin dua kali, sudah booster tetap bisa kena varian Omicron,” ucap Sigit.

Vaksinasi, kata Sigit, dapat meningkatkan imunitas dan mengurangi fatalitas bagi seseorang yang terjangkit virus Covid-19. Karena berdasarkan data dari Kemenkes, kasus meninggal dunia, didominasi lantaran, belum mendapatkan vaksinasi dan kelompok lansia yang memiliki komorbid.

“Tentunya dengan rekan-rekan yang sudah semua melaksanakan vaksin, tingkat fatalitasnya akan sangat jauh. Tadi sudah disampaikan pak Menkes data rata-rata yang meninggal adalah belum vaksin dan yang lansia komorbid. Itu yang menjadi prioritas,” tutur Sigit.

Lebih dalam terkait kedisiplinan prokes, Sigit meminta kepada masyarakat, apabila memang diperlukan untuk mengenakan masker double atau lapis dua, khususnya di tempat-tempat aktivitas yang berpotensi terjadinya kerumunan.

“Kemudian masalah penggunaan masker tolong diingatkan kembali. Bila perlu lokasi-lokasi yang ada kerumunan-kerumunan pakai masker double. Karena ini menjadi penting, menjadi sumber penularan pada saat masker tidak digunakan. Itu akan terjadi. Kita tahu bahwa penularannya sangat cepat. Sehingga disiplin penggunaan masker tolong untuk tingkatkan kembali,” imbau Sigit.

Demi mencegah penyebaran virus corona, Sigit menekankan soal pentingnya seluruh pihak untuk mematuhi dan melaksanakan aturan tertuang dalam PPKM Level 3 yang saat ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di wilayah Jawa-Bali.

“Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait itu. Sehingga tolong betul-betul diingatkan agar kepatuhan terkait aturan tersebut bisa dilaksanakan. Dipastikan kepatuhannya. Khususnya terkait dengan tempat yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas,” kata Sigit.

“Namun disisi lain aturan jamnya, jam operasionalnya tolong diingatkan. Kita bisa sama-sama menjaga. Disatu sisi aktivitas masyarakat terkait masalah kegiatan ekonomi berjalan. Namun disisi lain varian Omicron bisa kita antisipasi,” tambah Sigit mengakhiri.

SURABAYA, Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, Rabu (2/2/2022) melaksanakan konfrensi pers di Gedung Humas Polda Jatim, terkait dengan penghentian penyelidikan perkara dugaan peristiwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Yang berdasarkan surat pengaduan masyarakat pada 9 September 2021, atas nama Drs. H Budi Irawanto, selaku Wakil Bupati Bojonegoro.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyampaikan perkembangan dari hasil penyelidikan dugaan adanya tindak pidana ITE yang terjadi di Bojonegoro.

“Jadi disini perkara yang semula ditangani oleh Polres Bojonegoro telah dilaksanakan gelar, ditarik di penanganannya di subdit cyber krimsus Polda Jatim,” kata KBP Gatot Repli Handoko, usai prescon, Rabu (2/2/2022) siang.

Lanjut Gatot, kemudian terkait hal yang dilaporkan adalah pengaduan dari saudara Budi Irwanto, yaitu wakil bupati Bojonegoro yang teraduh adalah saudari Anna muawanah atau ibu Bupati Bojonegoro.

“Dari hasil penyelidikan selama ini yang dilakukan oleh subdit cyber, kita mengambil keputusan bahwa untuk perkara tersebut terkait ITE yang Ada dugaan pencemaran nama baik grup WhatsApp di kelompok jurnalis dan informasi itu dihentikan penyelidikannya, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya pertimbangan dari beberapa saksi ada 9 saksi kemudian ada 3 saksi ahli,” lanjutnya.

Sementara itu Wadirsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi, menjelaskan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro, kemudian karena ini kasus melibatkan pejabat daerah ditarik penanganannya oleh krimsus Polda Jatim.

“Hasil penyelidikan dari beberapa saksi yang kita periksa ada 8 sampai 9 orang ditambah dengan 3 orang saksi ahli dan sudah kita putuskan untuk hasil penyelidikan dihentikan,” jelasnya.

“Karena tidak ada unsur pidana dan beberapa yang sudah kita minta keterangan juga menyatakan bahwasanya itu adalah grup tertutup,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, artinya khusus internal dari pejabat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tidak masuk dalam kategori unsur pidana sehingga dari ditreskrimsus Polda Jatim menghentikan penyelidikan.

“Jadi belum sampai lidik. Karena tidak ada pidana kasusnya kita tutup dan kita hentikan,” jelas dia.

Nanti hasil dari gelar yang kita hentikan. Kita akan mengirimkan perkembangan kasus kepada pelapor termasuk memberitakan kepada terlapor tentang kasus yg terakhir.

“Bukan damai? Bukan, ini resmi dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana. Demi kepastian hukum kita berikan penghentian penyelidikan,” pungkasnya.