Kategori: Gallery Photo

SASAR TEMPAT KERAMAIAN, OPS YUSTISI POLRES BATU BAGIKAN RATUSAN MASKER KEPADA MASYARAKAT

Polres Batu – Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo melalui Jajaran Polres dan Polsek melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan dan menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Batu, bertempat di Pusat Keramaian Pasar Batu dan terminal, Senin (1/2/2021).

Polres Batu terus mengintensifkan Operasi Yustisi, dalam rangka sosialisasi protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), guna pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Kota Batu

“Mas, jangan lupa pakai maskernya dimana saja dan kapan saja nggeh” ucap Ipda Sumardiono selaku Padal Ops saat memberikan masker kepada masyarakat.

Tak Kurang dari 500 buah masker dibagikan dalam pelaksanaan Operasi yustisi kali ini .

Kapolres Batu AKBP Catur C Wibowo saat dikonfirmasi Awak media ditempat terpisah menuturkan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi ini, diharapkan masyarakat  semakin disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Polres Batu menghimbau kepada masyarakat Kota Batu, mari kita bersama patuhi anjuran dan aturan pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan cara selalu memakai masker dimana saja dan kapan saja, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak dengan orang lain atau menghindari kerumunan, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” himbau Kapolres.

Perlu diketahui bahwa saat ini Kota Batu berda dalam Zona Orange yang berarti tingkat penularan dalam kategori sedang , namun harus tetap diwaspadai dan diperketat kembali untuk menuju zona hijau.

Kapolda Jatim dan Pangkoarmada II Suntik Vaksin.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta bersama Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan. Melakukan vaksinasi di Makodam V Brawijaya, pada Minggu, (31/1/2021). Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, dan mengajak masyarakat agar tidak takut melakukan vaksinasi.

Usai gelar apel penegakan prokes dilapangan Kodam V Brawijaya bersama Forkopimda Jatim. Kapolda Jatim bersama Pangkoarmada II melakulan vaksinasi di ruang Pangdam V Brawijaya.

Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan apa-apa usai di vaksin dengan vaksin sinovac.

“Saya sudah di vaksin dan tidak merasakan gejala apa-apa, saya mendukung program pemerintah dalam rangka vaksinasi Covid-19,” ujarnya Pangkoarmada II.

Sementara, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, vaksinasi ini sebagai bukti bahwa vaksin tidak berbahaya, dan sekaligus mendukung program pemerintah terkait vaksinasi, serta mengakak masyarakat agar tidak takut untuk melakukan vaksin.

“Saya bersama Pangkoarmada II sudah melaksanakan vaksin, dan kami juga bersama Pangdam mendung program pemerintah yang dilaksanakan ini, saya meminta kepada seluruh anggota untuk mengikuti program ini, dan yang ke dua kepada masyarakat, bahwa kami sudah di vaksin, ini sebagai bukti bahwa vaksin tidak berbahaya, maka dari itu, ayok warga Jawa Timur jangan takut untuk melakukan vaksin, jika kita semua melakukan vaksin sama halnya kita mendukung program pemerintah dan kita semua dapat terbebas dari Covid-19.”Pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta.

Selain itu, ajakan Pangkoarmada II, dan Kapolda Jatim untuk melaksanakan vaksinasi ini diharap dapat di ikuti oleh seluruh anggota TNI Polri dan masyarakat luas khususnya Jawa Timur, agar kita semua dapar terbebas dari ancaman wabah Covid-19.

Forkopimda Jatim Gelar Pasukan Ops Tegakan Disiplin Protokol Kesehatan

SURABAYA, Forkopimda Jawa Timur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu 31 Januari 2021, menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Tegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lapangan Makodam V Brawijaya.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, saat memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Tegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lapangan Makodam V Brawijaya. Menyebutkan, kasus Covid-19 di awal tahun 2021 meningkat cukup tajam bahkan Indonesia mencapai 1 juta kasus lebih tertinggi di wilayah asia tenggara.

“Kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah masuk di angka satu juta lebih. Dan ini tertinggi di asia tenggara,” jelasnya.

Sementara itu di Jawa Timur sendiri selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), selama tiga minggu ini tingkat kesediaan tempat tidur di Rumah Sakit Rujukan pasien Covid-19 relatif menurun. Namun angka positif Covid-19 masih bertahan di angka 800 sampai 1.000.

“Meski kasus Covid-19 di Indonesia tinggi, khusus di jatim justru alami penurunan. Sehingga masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes),” tambahnya.

Meski angka positif Covid-19 relatif menurun, namun seluruh masyarakat diharapkan bisa mematuhi protokol keaehatan. Dan di akhir PPKM satu minggu ini, seluruh jajaran baik TNI/ Polri terus meningkatkan tugas di wilayah masing-masing terkait penegakan Protokol Kesehatan (Prokes).

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta menjelaskan, bahwa Polda Jatim bersama Pangdam V Brawijaya siap mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.

“Kami polda jatim dan kodam v brawijaya siap mendukung program pemerintah provinsi dalam penegakan disiplin prokes,” ucap kapolda jatim, saat ikuti gelar pasukan di makodam v brawijaya, Minggu (31/01/2021).

Selain itu terkait dengan Vaksinasi, masyarakat sendiri diharapkan jangan ragu untuk di vaksin. Sehingga kita semua masyarakat bisa mendukung langkah Pemerintah Pusat.

Sementara untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Nantinya aparat gabungan TNI, Polri dan jajaran dari Pemprov Jatim. Akan rutin melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan.

Saat ini sudah tidak ada lagi sosialisasi dan jika ditemukan pelanggar, maka langsung dilakukan tindakan tegas dengan diberikan denda hingga mencabut izin usaha, jika masih nekat buka di jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi jatim. Hal ini dilakukan guna mengurangi kerumunan, sehingga angka positif Covid-19 bisa ditekan.

“Untuk menerapkan PPKM, nantinya kita akan sedikit tegas dengan langsung berikan denda kepada pelanggar. Dan bagi tempat usaha jika masih nekat di jam yang sudah ditentukan, maka kita akan cabut izin usahannya,” pungkasnya.

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis

JAKARTA– Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan silarutahmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya. Dalam pertemuan hangat dan akrab itu, PP Muhammadiyah menyatakan mendukung penuh kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yaitu moderasi beragama.

“Muhammadiyah mendukung program-program pak Kapolri terutama program yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi pak Kapolri menerangkan tadi moderasi itu merupakan program yang akan beliau kembangkan,” kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/1).

Selain itu, PP Muhammadiyah memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berkomitmen melakukan pendekatan humanis dan merakyat dalam menangani dan mengatasi persoalan.

“Kami bahkan tadi menguslkan tagline baru untuk Kapolri, yaitu Polisi sahabat umat,” tekan Mu’ti.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, moderasi beragama merupakan salah satu formula untuk menekan paham-paham radikal dan intoleransi dengan cara soft approach.

“Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras),” tambah Listyo Sigit.

Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu.