Kategori: NEWS

GRESIK – Menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, pengawasan terhadap moda transportasi publik diperketat.

Polres Gresik Polda Jatim melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menggandeng Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama Dishub Kabupaten Gresik menggelar pengecekan keselamatan kendaraan (ramcheck) terhadap sejumlah armada bus di Terminal Bunder mulai Selasa (9/12/2025) yang lalu.

Langkah ini menjadi salah satu upaya preventif dalam mengantisipasi tingginya arus perjalanan masyarakat saat libur akhir tahun, sekaligus memastikan angkutan umum yang beroperasi dalam kondisi layak, aman, dan siap mengangkut penumpang jarak jauh.

Pelaksanaan ramcheck dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, Ipda Andreas Dwi Anggoro, mewakili Kasat Lantas Polres Gresik AKP Nur Arifin.

Dalam pengecekan tersebut, sejumlah petugas Dishub Provinsi Jawa Timur dan Dishub Kabupaten Gresik turut dilibatkan secara terpadu.

Sedikitnya 10 unit bus antarkota dan tujuan wisata menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Pengujian teknis meliputi kondisi pengereman, ban, lampu, wiper, dan kelengkapan alat keselamatan penumpang.

Selain itu, petugas memverifikasi dokumen laik jalan (KIR), perizinan trayek, serta persyaratan operasional lainnya.

Tidak hanya inspeksi teknis, tim gabungan juga memberikan edukasi langsung kepada sopir dan awak bus mengenai pentingnya menjaga kesiapan armada selama periode libur panjang.

Para pengemudi diminta memperhatikan kelayakan kendaraan sebelum keberangkatan guna meminimalkan potensi kecelakaan.

“Ramcheck ini bentuk langkah preventif menyambut libur Nataru 2026. Kami minta tidak ada yang main-main soal keselamatan penumpang. Mulai dari kondisi teknis kendaraan hingga kelengkapan dokumen harus 100 persen laik jalan,” tegas Ipda Andreas, Kamis (11/12).

Ia menegaskan, pihaknya siap memberikan tindakan tegas apabila ditemukan armada yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Hal itu dinilai penting sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan angkutan umum.

Melalui kegiatan ramcheck yang dilaksanakan secara rutin dan intensif ini, pemerintah daerah bersama kepolisian berharap layanan transportasi di wilayah Gresik dapat berjalan aman, nyaman, serta bebas dari ancaman gangguan keselamatan sepanjang periode Nataru tahun ini. (*)

SUMENEP – Dinilai berprestasi dan sukses dalam dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025, Polres Sumenep Polda Jatim diganjar penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan bergengsi sebagai “Peringkat I Kepolisian Resor Terbaik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025” itu diterima langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, S.I.K di Bangsal Utama Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/12).

Kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”.

Peringatan HAKORDIA 2025 dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, hingga pegiat antikorupsi dari seluruh Indonesia.

Penghargaan diberikan langsung dalam sesi utama HAKORDIA 2025 sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja Polres Sumenep Polda Jatim dalam penanganan perkara korupsi secara cepat, profesional, dan berintegritas.

Prestasi ini menjadi tonggak penting bagi jajaran Polres Sumenep Polda Jatim, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah kepulauan dapat berjalan optimal ketika didukung komitmen dan integritas yang kuat.

Selama tahun 2025, Polres Sumenep Polda Jatim dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan berkeadilan, transparan, serta sesuai standar operasional penyidikan.

Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, S.I.K., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota.

Ia juga mengatakan penghargaan itu adalah bukti komitmen Polres Sumenep Polda Jatim dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kami akan terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses penyidikan, ” ujarnya, Jumat (12/12).

Dengan diperolehnya penghargaan tingkat nasional tersebut, Polres Sumenep Polda Jatim menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan publik, serta menjadi contoh bagi satuan kewilayahan lain dalam penanganan perkara korupsi. (*)

TULUNGAGUNG – Kapolres Tulungagung Polda Jatim, AKBP Muhammad Taat Resdi didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Tulungagung resmi memberangkatkan mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 dari Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/12/2025).

Pengoperasian perdana SPPG Polres Tulungagung 2 setelah sebelumnya SPPG Polres Tulungagung 1 berjalan lebih dahulu di Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol.

Pada tahap awal, SPPG Polres Tulungagung 2 ini menyalurkan 966 paket makanan MBG untuk warga di dua Desa.

“Tahap pertama ini ada 966 paket makan, didistribusikan ke dua Desa, yaitu Desa Jarakan dan Desa Wonokromo. Dengan penerima manfaat meliputi anak-anak PAUD hingga SMA sederajat, serta ibu hamil dan menyusui serta balita”, terang AKBP Taat.

Kapolres Tulungagung Polda Jatim menjelaskan, penyaluran dilakukan bertahap sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).

Pada minggu pertama jumlah produksi maksimal 1.000 porsi, minggu kedua naik menjadi 1.500 porsi, dan minggu ketiga mencapai kapasitas penuh yakni 2.500–3.000 porsi per hari.

“Tahapan ini diperlukan, untuk penyesuaian relawan dan kesiapan produksi SPPG sebelum beroperasi maksimal”, kata AKBP Taat.

lebih lanjut Kapolres Tulungagung Polda Jatim mengungkapkan, untuk memastikan keamanan makanan yang akan disalurkan, Polres Tulungagung Polda Jatim menerapkan standar food safety dalam seluruh proses SPPG.

Sebelum dibagikan, setiap menu diuji oleh Tim Dokkes melalui dua tahapan.

Tahapan pertama uji Organoleptik yaitu pengecekan rasa, warna, aroma, tekstur dan bentuk.

Tahapan kedua uji kimia dengan tes kit: memastikan tidak ada kandungan nitrit, arsenik, formalin, maupun sianida.

“Apabila ditemukan kandungan salah satu zat itu, maka makanan tidak boleh diedarkan”, tegas AKBP Taat.

Saat ini, Polres Tulungagung Polda Jatim sedang menyiapkan pendirian SPPG ketiga di Kecamatan Bandung.

“Jika Korwil BGN meminta kami membuka lagi, terutama di daerah terpencil, kami siap”, pungkas AKBP Taat.

Usai pemberangkatan, Kapolres Tulungagung Polda Jatim meninjau pembagian MBG di SDN 2 Jarakan dan SDN 1 Jarakan, dua sekolah yang sebelumnya belum pernah menerima program MBG.

Tampak ceria raut wajah anak anak di dua SD itu, bahkan ada yang meminta menu untuk MBG berikutnya. (*)

MALANG – Satreskrim Polres Malang Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Ulang Tahun Reserse ke-78.

Acara tersebut dimulai dari doa bersama, santunan anak yatim, hingga pembagian paket sembako kepada masyarakat dilanjutkan bakti sosial di Jl. Adi Santoso, Kelurahan Ardirejo, Kepanjen.

Puluhan anak yatim dari Ponpes Al Fitriyah hadir dalam doa bersama dan menerima santunan dari Satreskrim.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur mengatakan peringatan HUT Reserse tahun ini tidak hanya menjadi momentum syukur, tetapi juga ajang mempererat kepedulian sosial.

“Kami ingin HUT Reserse tidak hanya dirayakan secara seremonial, tapi diisi kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak yatim,” ujar AKP Nur, Kamis (11/12).

Selain santunan kepada 30 anak yatim, Satreskrim Polres Malang Polda Jatim juga menyalurkan 30 paket sembako kepada penyandang disabilitas dan komunitas becak kayuh di Kepanjen.

“Bakti sosial ini bentuk komitmen kami untuk terus dekat dengan masyarakat. Harapannya, apa yang diberikan hari ini bisa meringankan kebutuhan mereka,” tambahnya.

AKP Nur menegaskan bahwa kegiatan sosial akan terus menjadi bagian dari program Satreskrim Polres Malang, tidak hanya saat momentum peringatan ulang tahun.

“Tidak hanya penegakan hukum, tapi juga kegiatan kemanusiaan. Ini yang akan terus kami rawat,” pungkasnya. (*)

Bandung, 11 Desember 2025 – Untuk pertama kalinya dalam sejarah upaya deradikalisasi di Indonesia, tujuh faksi kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Jawa Barat secara serentak melaksanakan Cabut Baiat Massal dan Deklarasi Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan ini berlangsung khidmat di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

“Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memutus mata rantai radikalisme dan memperkuat kembali integrasi sosial mantan anggota NII,” kata Ketua Yayasan Prabu Foundation.

Acara digelar atas kolaborasi strategis antara Densus 88 Antiteror Polri, Polda Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta didukung oleh Bank BJB. Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pembacaan doa.

“Teruntuk NII dan Eks NII ini merupakan sebuah perjalanan bangsa, kami percaya teman-teman semua mempunyai pemikiran yang cerdas. Kita tahu sejarah NII adalah para pejuang penjajahan zaman Belanda,” kata Wakadensus 88 AT Polri, dalam sambutannya.

Wakadensus 88 AT Polri juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan menolak ekstrimisme ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

“Saya yakin teman-teman semua disini tetap pada negara NKRI, kita semua menjaga membangun demi NKRI,” katanya.

Puncak acara ditandai dengan pembacaan deklarasi cabut baiat oleh perwakilan faksi, yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan, serta prosesi hormat bendera dan penciuman Merah Putih. Momen ini menjadi simbol kuat kembalinya para peserta ke dalam pangkuan NKRI.

“Kami memberikan apresiasi atas keberanian para mantan anggota NII yang secara terbuka memilih meninggalkan ajaran lama dan kembali kepada nilai-nilai kebangsaan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung reintegrasi melalui pendekatan pembinaan berkelanjutan. Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan pemerintah daerah, Densus 88 AT Polri menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat.

Kegiatan ini menjadi contoh nyata efektivitas pendekatan kolaboratif dalam upaya penanggulangan ekstremisme, serta menggarisbawahi pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil.

Medan – Upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera terus ditingkatkan, melibatkan personel kepolisian, baik dari mabes polri hingga Polda dan polsek.

Bersamaan dengan penyaluran bantuan dan layanan medis darurat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menaikkan status penyelidikan kasus banjir bandang di Tapanuli Selatan terkait temuan pembukaan lahan secara masif.

Personel Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama relawan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendistribusikan bantuan logistik bagi korban bencana.

Di Sibolga, Tapanuli Tengah, tim harus menempuh perjalanan kaki selama enam jam melalui medan yang terjal dan licin karena akses jalan di kilometer 9,5 terputus dan tertimbun longsor sepanjang kurang lebih 80 meter.

Bantuan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai berhasil disalurkan kepada sekitar 200 Kepala Keluarga di Desa Simaninggir dan Desa Bonandolok.

Selain itu, pasca bencana, personel Brimob juga rutin mengantar para pelajar di Batangboru, Tapanuli Selatan, ke sekolah guna mendukung semangat belajar dan meringankan beban korban.

Operasi ini menjadi krusial setelah Puskesmas dan rumah sakit di Tamiang lumpuh akibat banjir.

Salah satu kasus prioritas adalah evakuasi seorang pasien penderita sakit jantung kronis yang kesulitan mendapatkan obat karena persediaan hanyut saat banjir melanda.

Sementara upaya kemanusiaan berlanjut, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri menaikkan status kasus temuan kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Tapanuli Selatan (Tapsel) ke tingkat penyidikan.

Setelah penelusuran selama empat hari, petugas menemukan 110 titik bukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga.

Pembukaan lahan yang masif ini diyakini menjadi faktor utama penyebab banjir bandang yang mengakibatkan tiga desa yakni Garoga, Hutagodang, dan Aek Ngado porak-poranda

Longsor akibat pembukaan lahan tersebut membawa material tanah dan gelondongan kayu ke aliran sungai.

Dalam penyelidikan, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk tiga unit alat berat dan sampel gelondongan kayu. Proses penyidikan ini bertujuan untuk menemukan pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang berujung pada bencana, yang tercatat telah menyebabkan 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang di Tapsel. (*)

Kota Batu – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan diri dengan masyarakat, Satuan Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu, Polda Jawa Timur, menerapkan layanan 5S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun.

Ini sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, ramah, dan manusiawi kepada seluruh warga yang membutuhkan bantuan kepolisian, kapan saja.

SPKT sebagai ujung tombak pelayanan di Polres Batu beroperasi non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu, menjadi garda terdepan dalam penanganan laporan, pengaduan, maupun permohonan bantuan darurat masyarakat.

Dengan penerapan 5S, diharapkan setiap interaksi antara personel dan warga dapat menciptakan kesan positif, mengurangi ketegangan, dan membangun rasa percaya.

“Ini lebih dari sekadar slogan. 5S adalah filosofi pelayanan yang kami integrasikan ke dalam budaya kerja sehari-hari. Setiap anggota yang bertugas di SPKT diinstruksikan untuk selalu menyambut masyarakat dengan Senyum tulus, Sapa yang ramah, dan Salam yang membuka komunikasi. Seluruh proses layanan harus dilandasi dengan sikap Sopan dalam bertutur dan bertindak, serta Santun dalam menyelesaikan setiap kebutuhan masyarakat,” jelas Kabag Ops Polres Batu Kompol Anton Widodo, S.H., M.H.

Penerapan 5S ini mencakup semua aspek layanan, mulai dari petugas yang menerima laporan pertama (First Contact), petugas meja informasi, hingga petugas yang menangani proses administrasi.

Tidak hanya untuk pelayanan langsung di loket, sikap 5S juga tercermin dalam setiap komunikasi telepon melalui nomor darurat Call Center 110.

“Kami menyadari bahwa masyarakat yang datang ke SPKT seringkali dalam kondisi tertekan, khawatir, atau sedang mengalami masalah. Senyum dan sapa yang tulus dari petugas diharapkan bisa sedikit meredakan kecemasan mereka. Prinsip sopan dan santun adalah kunci untuk mendengarkan dengan baik setiap keluhan yang disampaikan,” tambah Kompol Anton.

Untuk memastikan konsistensi penerapan, Polres Batu akan melakukan pembinaan berkelanjutan dan pengawasan internal.

Standar pelayanan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses layanan, karena komunikasi yang baik akan meminimalisir salah paham.

Dengan langkah strategis ini, Polres Batu Polda Jatim ingin menegaskan bahwa fungsi pelayanan kepolisian tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana melayani dan melindungi masyarakat dengan hati.

SPKT yang siap melayani 24 jam dengan wajah 5S diharapkan menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Batu untuk mencari solusi atas permasalahan mereka.(*)

JAKARTA – Polri kembali melangkah maju dalam meningkatkan mutu pelayanan publik bidang penyidikan dengan meresmikan Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri dan melaksanakan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri.

Program ini menjadi bagian penting dari percepatan Transformasi Polri, yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme penyidik sekaligus menjawab tuntutan masyarakat atas layanan penegakan hukum yang lebih akuntabel dan adaptif.

Acara ini turut dihadiri mitra strategis Polri dari kementerian/lembaga, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor, M.Si.; Kepala BNSP RI Syamsi Hari, S.E., M.M.; dan Asesor Lisensi BNSP Ade Syaekudin, S.H., M.M.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa peningkatan kompetensi penyidik merupakan agenda penting negara dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bagi penyidik merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting dalam menjamin kualitas kinerja aparatur penegak hukum.

Ia menjelaskan bahwa Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) adalah inovasi strategis yang mampu menjangkau personel di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan tetap memastikan asesmen dilakukan secara valid, andal, adil, dan berbasis bukti sesuai standar BNSP.

Wamenaker menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, penguatan asesor, serta perencanaan pengembangan SDM secara berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program ini.

Sementara itu, Kepala BNSP RI menjelaskan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025.

Sertifikasi mencakup sembilan skema, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri.

Meski dilakukan secara daring, proses asesmen tetap dijaga integritasnya melalui pengawasan berlapis dan sistem digital yang aman.

Ia menegaskan bahwa asesmen berbasis portofolio ini selaras dengan praktik internasional dan menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tahun ini telah mencatat capaian signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa percepatan sertifikasi ini merupakan jawaban Polri terhadap ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kualitas penanganan perkara.

“Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional — dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional,”kata Brigjen Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa Polri kini memasuki fase penting dengan segera diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik semakin memahami standar pembuktian, prosedur modern, serta memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan penyidikan.

Menurutnya, penerapan SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional harian di lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam laporannya, Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., memaparkan bahwa pembangunan gedung ini berangkat dari kebutuhan strategis peningkatan kapasitas penyidik dan percepatan digitalisasi proses pembinaan SDM Polri.

Gedung baru ini dilengkapi fasilitas uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, ruang telekonferensi multimode, serta pusat data dengan sistem cadangan harian.

Sertifikasi perdana melalui SJJ telah diikuti enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor LSP Polri.

Peresmian gedung serta pelaksanaan SJJ ini menandai tonggak penting dalam komitmen Polri menghadirkan layanan penegakan hukum yang lebih modern, transparan, dan terpercaya.

Melalui sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, Polri memastikan bahwa peningkatan profesionalisme penyidik bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi kepentingan publik yang harus segera diwujudkan. (*)

Aceh – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi pengungsian korban bencana alam di Masjid Besar Al-Abrar, Takengon Aceh Tengah. Dalam kunjungannya, Sigit menekankan percepatan untuk melakukan perbaikan akses atau jalur darat hingga pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak.

Sigit mengungkapkan, percepatan perbaikan akses dan distribusi bantuan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat dan menyerap aspirasi dari masyarakat atau korban bencana alam.

“Untuk jangka pendek dibutuhkan alat angkut logistik. Berikutnya membangun jalur akses, baik itu jembatan maupun akses jalan yang terputus,” kata Sigit kepada wartawan usai melakukan peninjauan, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, Sigit menyebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal rumah atau hunian rusak parah akibat terjadinya bencana alam tersebut. Menurut Sigit, hal itu sedang didata secara serius oleh Pemerintah serta pihak terkait.

“Saat ini tentunya sedang didata pemerintah gabungan antara Kepolisian, TNI, BNPB untuk kemudian nanti mana yang masuk Huntara, mana yang masuk hunian tetap. Dan tentunya kita semua akan terlibat disitu,” ujar Sigit.

Sigit juga menegaskan, Polri dan stakeholder terkait lainnya komitmen untuk terus memperbaiki akses darat guna mempercepat masuknya bantuan untuk masyarakat. Sementara ini, logistik dikirimkan melalui udara atau Airdrop.

“Tentunya akan terus ditingkatkan dan masalah lain bisa segera selesai. Namun untuk situasi kedaruratan sementara ini cara yang dilakukan menggunakan bantuan Airdrop dan juga melalui jalur darat yang dilakukan oleh para kepala desa dan tentunya ada TNI, Polri juga masyarakat bersama-sama,” ucap Sigit.

Untuk diketahui, di lokasi pengungsian ini, Polri telah menyediakan layanan, yakni dapur lapangan, dengan kapasitas 250 porsi untuk 1 kali masak. Posko Layanan Kesehatan, yang melibatkan lima tenaga kesehatan.

Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan, yaitu 300 paket sembako, 300 pcs selimut, delapan dus obat-obatan, dan 150 pcs mainan anak.

Lembang, Jawa Barat — Polri memperlihatkan langkah besar menuju transformasi teknologi melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: “Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern” karya Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., yang tahun ini disertai dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian yang dilaksanakan Kamis, 11 Desember 2025, pukul 13.00 WIB di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri. Dari Lembang, pusat pembentukan kepemimpinan Polri, institusi ini menegaskan bahwa reformasi dan modernisasi teknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan keamanan modern dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Wakapolri dalam sambutannya menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat mengejar perkembangan teknologi global. Polri bersama Aslog tengah menyiapkan fondasi industri keamanan nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar tetapi mampu memproduksi teknologi kepolisian secara mandiri. “Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat,” tegas Wakapolri. Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan Sespim adalah calon pemimpin yang harus memiliki cara pandang futuristik dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Expo teknologi yang digelar bersamaan menghadirkan berbagai perangkat dan inovasi modern yang sudah mulai diterapkan Polri saat ini. Mulai dari drone udara untuk pemantauan dan evakuasi, robot taktis untuk situasi berbahaya, robot K9 untuk pencarian, sistem komunikasi portabel anti-jammer seperti WonTech, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menjadi bukti nyata bahwa Polri bukan hanya berbicara tentang transformasi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam tugas operasional.

Para penanggap memberikan pandangan strategis yang memperkaya arah perubahan Polri. Ir. Dr. Hendy, pakar rekayasa teknologi, menegaskan bahwa kepolisian dunia bergerak dari pendekatan reaktif menuju prediktif. Di tengah maraknya kejahatan digital, penipuan berbasis AI, serta ancaman siber lintas negara, Polri harus mengembangkan teknologi prediktif berbasis data dan kecerdasan buatan secara bertahap dan realistis. Ia menekankan perlunya peta jalan 10 tahun, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkelanjutan. “Teknologi harus memberikan dampak sosial bagi masyarakat, bukan hanya menjadi jargon,” ujarnya.

Dalam diskusi panel, pemimpin Polri dan para pakar eksternal menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme penyidik yang tingkat sertifikasinya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Reformasi ini menjadi fundamental dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan publik. Diskusi juga menekankan perlunya memperkuat talenta digital Polri, mempersiapkan generasi yang melek teknologi, serta memperluas kerja sama akademik dan industri agar Polri tidak tertinggal dari kecepatan perubahan generasi saat ini.

Dari sisi akademisi, Prof. Dr. Kemal Nazaruddin Siregar menilai buku Wakapolri sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun digital policing Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus naik kelas menjadi inovator dan produsen teknologi, bukan hanya pengguna. Namun ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap menjaga sisi humanis kepolisian. “Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya,” ujarnya.

Kegiatan Bedah Buku dan Expo Teknologi di Lembang hari ini memperlihatkan komitmen kuat Polri melakukan lompatan besar dalam transformasi teknologi. Pemanfaatan AI, robotika, drone, sistem komunikasi modern, penguatan data, serta peningkatan kapasitas penyidik menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan presisi.

Menutup kegiatan, Wakapolri menyampaikan pesan tegas: “Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.”

Dari Lembang, Polri menegaskan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini—lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.