Survei Charta Politika: Polri Lembaga Hukum Paling Baik Kinerjanya

Survei Charta Politika: Polri Lembaga Hukum Paling Baik Kinerjanya

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei mengenai lembaga hukum paling baik kinerjanya. Hasilnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan.

Survei dengan metode wawancara tatap muka ini memiliki margin of error sekitar +-2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen. Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen.

Kemudian hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, Presiden menempati urutan pertama diikuti TNI, Polri dan KPK.

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 77,8 persen. Disusul TNI sebesar 76,3 persen. Selanjutnya Polri 66,8 persen dan KPK sebesar 64,3 persen.

Peringkat lima yaitu Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agunh 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen, dan DPD 56,1 persen.

“Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK,” ujarnya.

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Kapolres Probolinggo Tinjau Terminal dan Stasiun hingga Pos Pantau.

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Kapolres Probolinggo Tinjau Terminal dan Stasiun hingga Pos Pantau.

Menjelang libur Natal 2021 dan tahun baru 2022, Kapolres Probolinggo bersama unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo meninjau di Terminal Jorongan dan Stasiun Leces serta Pos Pantau di wilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Selasa (21/12) pagi.

Pelaksanaan peninjauan diawali di Terminal Jorongan untuk memeriksa sopir dan kernet serta kelengkapan surat-surat dan kelayakan kendaraan. Selain itu juga meninjau kedatangan penumpang sebagai langkah antisipasi kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Ya, jelang Nataru kami melaksanakan peninjauan di Terminal Jorongan ini. Selain itu, kami cek aspek keselamatan maupun prokesnya. Bagi penumpang dan calon penumpang, harus sudah vaksin 2 kali,” jelas, Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi saat meninjau di Terminal Jorongan.

Ia menyampaikan dalam kegiatan tersebut bagi kendaraan yang tidak layak, tidak diperkenankan beroperasi atau digunakan.

“Selain itu, bagi pendatang yang masuk akan dilakukan pemeriksaan, antisipasi transmisi virus yang mungkin saja masuk,” katanya.

Setelah meninjau Terminal Jorongan, rombongan yang dipimpin oleh Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi tersebut bergeser ke Stasiun Leces.

Kedatangan Kapolres Probolinggo bersama rombongan ke Stasiun Leces di antaranya adalah, melakukan pengecekan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) kepada para penumpang yang akan bepergian maupun yang datang di Stasiun Leces.

“Pelaksanaan prokes di Stasiun Leces sudah bagus, seperti penumpang yang hendak naik kereta terlebih dahulu menunjukkan kartu vaksinnya dan penumpangnya juga sudah menggunakan masker, dan itu menjadi syarat yang wajib dilakukan untuk para penumpang,” kata AKBP Teuku Arsya Khadafi.

Selain itu, Kapolres Probolinggo juga memberikan apresiasi bantuan sembako berupa beras kepada perwakilan petugas yang kesehariannya memantau kedatangan dan keberangkatan kereta api di Stasiun Leces dan memberikan edukasi prokes kepada penumpang.

Dari Stasiun Leces, Kapolres Probolinggo dan rombongan beranjak menuju Pos Pantau Leces yang berada di jalur exit tol Leces. Polres Probolinggo akan mendirikan tiga pos pemantauan jelang Nataru, diantaranya di Exit Tol Leces, Kraksaan dan Paiton.

“Peranan pos pemantauan yang akan kami dirikan nanti yaitu sebagai pemantauan arus keluar masuk kendaraan dan membantu Satuan Lalu Lintas dalam mengatur lalu lintas bila terjadi kepadatan arus”, ungkap Kapolres Probolinggo.

Lebih lanjut kata AKBP Teuku Arsya Khadafi, untuk masing masing Pos Pantau akan didirikan juga Gerai Vaksin.

“Polres Probolinggo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendirikan Gerai Vaksin di masing masing Pos Pantau. Tujuannya, bagi pengendara atau penumpang kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo yang belum tervaksin, bisa divaksin di Gerai Vaksin ini,” pungkasnya.

Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Kapolres Pasuruan Kota Tinjau 12 Gereja Di Kota Pasuruan

*Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Kapolres Pasuruan Kota Tinjau 12 Gereja Di Kota Pasuruan*

 

Polresta Pasuruan – Kapolres Pasuruan Kota AKBP Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si Melaksanakan kegiatan pengecekan dan peninjauan di 12 Gereja yang berada di Kota Pasuruan dalam Rangka Pengecekan Pengamanan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, bertempat di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota, Senin (20/12/2021).

 

Dalam kegiatan Kapolres Pasuruan Kota di dampingi Kabag Ops Polres Pasuruan Kota Kompol Wiwoho, SH, Kapolsek Bugul kidul Kompol Suprihatin, SE, Kapolsek Gadingrejo Timbul Wahono, SH, Kapolsek Purworejo AKP Tatuk S. Irianto, SH, Kasat Intelkam Polres Pasuruan Kota AKP Kunadi, SH, Kasat Binmas Polres Pasuruan Kota AKP Mala Darlius Nanda Kurniawan S,H M,S.i, Kanit Turjawali Sat Lantas Ipda Helga AAT Firsta S.TR.K, KBO Sat Lantas Ipda Rio Sagita, dan Ketua BKAG Kota Pasuruan Pdt.Dr. Hari Mulyono M.Pd.K.

 

Kegiatan Patroli bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan perayaan natal dan tahun baru sesuai immendagri no 66 tahun 2021 dan SE walikota Pasuruan no. 100 tahun 2021 terkait Protokol Kesehatan covid-19.

 

Dalam kesempatannya Kapolres Pasuruan Kota menyampaikan, dengan didampingi para pendeta, ketua gereja dan majelis beserta seluruh pejabat utama Polres Pasuruan Kota melakukan pengecekan di 12 gereja yang ada di kota Pasuruan dan kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan bagaimana setiap gereja mempersiapkan proses yang ada sehingga pandemi ini bisa dilalui dan tidak menjadi klaster baru serta kesiapan Polres Pasuruan Kota dalam mengamankan kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

 

“Menjelang hari Natal 2021 dan tahun baru 2022 Polres Pasuruan Kota akan membangun pos pengamanan yang berada di tempat-tempat strategis terutama sekitar gereja dimana pos pengamanan tersebut nantinya diisi personel terpadu dari anggota Polres Pasuruan Kota, jajaran Polsek, dan personil TNI dari Kodim 0819 Pasuruan, instansi serta ormas-ormas lain yang ada di Kota Pasuruan.” Jelas Kapolres.

 

Selama peninjauan pihak gereja menyambut baik Kapolres Pasuruan Kota beserta rombongan, Romo Widodo SMM Gereja Katholik ST. Antonius Padua Ignatius mengatakan, ini adalah bukti kesiapan pihak Polri dan TNI beserta instansi lainnya dalam memberikan jaminan keamanan selama pelaksanaan ibadah Natal 2021.

Jelang Natal 2021, Kapolresta Sidoarjo Cek Kesiapan Gereja

Jelang Natal 2021, Kapolresta Sidoarjo Cek Kesiapan Gereja

 

Mendekati pelaksanaan ibadah misa Natal 2021, polisi mulai lakukan pengecekan kesiapan sejumlah gereja di Sidoarjo. Senin (20/12/2021) pagi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro turun langsung mengecek keamanan dan penerapan protokol kesehatan gereja.

 

Pengecekan kesiapan gereja dalam menggelar ibadah misa Natal nanti, diawali di Gereja Elohim dan Gereja Santa Maria Annuntiata di Sidoarjo Kota. Kemudian dilanjutkan mengecek Gereja Santo Paulus di Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo.

 

“Mulai hari ini kami dan jajaran melakukan kesiapan gereja dalam menggelar ibadah Misa Natal 2021. Kami ketahui langsung, bagaimana pihak penyelenggara bersama kami dari TNI, Polri dan unsur terkait lainnya telah melakukan berbagai persiapan. Baik pengamanan area gereja, jemaat dan penerapan protokol kesehatan,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

 

Terkait situasi kamtibmas jelang Misa Natal 2021 di wilayah Kabupaten Sidoarjo, menurutnya aman dan kondusif. Di dalam gereja, pihak penyelenggara sendiri memberikan ketentuan jemaat harus sudah divaksin Covid-19, masuk scan barcode aplikasi PeduliLindungi, wajib mematuhi protokol kesehatan, pengecekan suhu tubuh dan yang masuk adalah jemaat gereja sendiri.

 

Untuk lebih menjamin rasa aman serta nyaman dalam beribadah, saat pelaksanaan ibadah nantinya diturunkan sejumlah 30 personel polisi bersama TNI serta elemen terkait lainnya di tiap gereja. Bahkan sebelum rangkaian ibadah dimulai, polisi juga akan melakukan sterilisasi gereja melibatkan Sat Brimob Polda Jawa Timur.

 

“Saat Misa Natal nanti, Polresta Sidoarjo juga menyediakan gerai vaksinasi mobile, termasuk melayani vaksinasi bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun,” imbuhnya.

 

Pihak gereja menyambut baik, adanya pengecekan kesiapan ibadah Misa Natal 2021 oleh Polresta Sidoarjo. Nareswara, salah satu Pendeta Gereja Santa Maria Annuntiata sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara Misa Natal 2021 mengatakan, ini adalah bukti kesiapan pihak Polri dan TNI dalam memberikan jaminan keamanan pelaksanaan ibadah Natal.

 

Dengan dilakukan pengecekan beberapa hari jelang puncak ibadah, termasuk penerapan protokol kesehatan di cek betul. “Kami di Gereja Santa Maria Annuntiata menerapkan peraturan kapasitas jemaat 50 persen dari daya tampung gereja, jemaat harus registrasi online, wajib sudah vaksin dan scan barcode PeduliLindungi,” ujar Pendeta Nareswara.

 

Apresiasi jaminan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah Misa Natal 2021, dari pengecekan yang dilakukan Kapolresta Sidoarjo dan jajaran seperti diutarakan Pendeta Franklin P. Lumoindong dari Gereja Elohim. Segala bentuk kesiapan yang dilakukan pihak gereja, menurutnya telah dicek betul oleh Kapolresta Sidoarjo. “Semoga pelaksanaan Misa Natal 2021, berlangsung aman dan kondusif,” harapnya.

Sinergitas Pemprov Jatim dengan Polda Jatim wujudkan SMAN 2 Taruna Bhayangkara

*Sinergitas Pemprov Jatim dengan Polda Jatim wujudkan SMAN 2 Taruna Bhayangkara*

Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jatim, Minggu (19/12/2021) melaksanakan peresmian SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Banyuwangi, Jawa Timur. Sekaligus Kapolda Jatim berikan pembekalan kepada siswa kelas X, XI dan XII.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim, serta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi untuk bersinergi bersama meresmikan SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kedatangan rombongan disambut dengan tradisi Jajar Kehormatan (Jarmat) Kadga Pora, dilanjutkan dengan penampilan drumband oleh perwakilan SMAN 2 Taruna Bhayangkara.

Dalam peresmian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan piagam penghargaan, dan penyerahan bantuan, serta pembaretan kepada siswa kelas X, didampingi oleh Kapolda Jatim.

Usai prosesi peresmian, rombongan Gubernur Jatim dan Kapolda Jatim meninjau fasilitas sekolah, baik dari sarana, prasarana, serta pembangunan gedung baru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, yang didampingi oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini, Kapolda berkesempatan untuk memberikan pembekalan kepada siswa kelas X, XI dan XII SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Apresiasi kepada sikap dan prilaku para siswa yang menunjukan kesiapan dalam menghadapi tantangan kedepan. Kapolda berpesan dalam menghadapi era teknologi yang begitu pesat, para siswa harus membekali diri dengan iman, Kemauan dan Pengetahuan (Mantap)

Selain itu, Kapolda Jatim juga mengatakan. Pembentukan sekolah SMAN 2 Bhayangkara ini merupakan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Polda Jatim. Namun di sekolah ini terdapat materi tambahan, yaitu tentang Bela Negara.

“Karena kerjasama dan MoU dari Pemprov Jatim dengan Polda Jatim, untuk pembentukan sekolah unggulan. Di SMAN 2 Bhayangkara sudah ada beberapa materi pelajaran tambahan yang sama seperti yang lain materi pokoknya, materi tambahannya terkait wawasan Bela Negara,” jelas Irjen Pol Nico Afinta dihadapan awak media.

Kapolda juga mengatakan untuk siap mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, dengan menyiapkan para Pejabat Utama dan materi, sehingga siswa bisa mendapat wawasan khususnya tentang kebangsaan.

“Saya jajaran Polda Jawa Timur akan mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar disini, dengan menyiapkan para Pejabat Utama dan materi, sehingga adek-adek ini mendapatkan wawasan khususnya wawasan kebangsaan untuk memperkuat dan mendidik mereka menyadi karakter yang menghadapi masa2 yang akan datang,” ujarnya.

“Ini merupakan kebanggaan kami, bahwa dalam era yang begitu banyak kejadian kejadian yang membutuhkan kehadiran Polisi maka sangat penting untuk membentuk karakter sejak SMA,” pungkasnya Kapolda Jatim.

Forkopimda Jatim dan Stakeholder Siapkan Pengamanan Nataru

*Forkopimda Jatim dan Stakeholder Siapkan Pengamanan Nataru*

 

 

Forkopimda Jawa Timur bersama seluruh stakeholder, Sabtu siang (18/12/2021) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) “Operasi Lilin Semeru 2021” dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 – 2022 di Jawa Timur. Alun-alun di seluruh Jawa Timur akan di tutup pada tahun baru mendatang. Hal ini disampaikan Kapolda Jatim usai membuka Rakor di Mahameru Mapolda Jatim.

 

Gubernur Jawa Timur yang di wakili oleh Plh. Sekda Prov Jatim Heru Tjahjono, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta beserta seluruh stakeholder, untuk bersama merencanakan kegiatan pengamanan Nataru di Jatim bisa berjalan dengan lancar.

 

Perayaan Natru 2021 masih

dihadapkan dengan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia, meskipun saat ini angka penulatannya mengalami penurunan yang signifikan dan relatif dapat di kendalikan, namun di wilayah Jatim masih terdapat beberapa yang masuk level 3 berdasarkan Inmendagri No67 tahun 2021, diantaranya Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sumenep, Kabupaten, Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bangkalan. Hal ini lantaran daerah tersebut tingkat vaksinasi masih belum mencapai target khususnya bagi kaum lansia. Oleh karena itu, agar kepala daerah bisa mempercepat cakupan vaksinasi khususnya bagi daerah yang dibawah 60%.

 

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta memaparkan. Seiring dengan mulai longgarnya kegiatan PPKM sebagai efek dari diturunkannya level PPKM tersebut, menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan lagi protokol kesehatan yang telah di tetapkan.

 

“Hal ini terlihat dari banyaknya kerumunan massa di beberapa lokasi Mall, tempat hiburan, dan lokasi publik lainnya, bahkan beberapa lokasi tersebut sudah abai terhadap aplikasi peduli lindungi, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kluster – kluster penyebaran covid-19 di ruang publik, apalagi saat ini telah ditemukan virus varian baru yaitu Omicorn yang saat ini berdasarkan laporan dari Kemenkes RI sudah masuk ke wilayah Indonesia,” papar Kapolda Jatim saat membuka Rakor Operasi Lilin Semeru 2021.

 

Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran virus tersebut di Indonesia, Pemerintah melalui SKB 3 menteri telah mengeluarkan kebijakan peniadaan cuti bersama saat libur Nataru 2021 serta pemberlakuan Inmendagri No 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 pada saat Nataru 2021.

 

“Kebijakan tersebut di keluarkan dengan tujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat terutama pada saat libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 sehingga diharapkan pasca libur Nataru 2021 tidak terjadi ledakan penyebaran covid-19p seperti yang dikhawatirkan oleh para ahli epidemiologi,” lanjutnya.

 

“Oleh karena itu, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman serta mencegah penyebaran covid-19 selama perayaan Nataru, maka Polda Jatim dan jajaran yang di dukung oleh TNI dan Institusi terkait akan melaksanakan Ops Lilin Semeru 2021 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021 dan 2022 di wilayah Jatim,” tandasnya Kapolda Jatim.

 

Namun sebelum pelaksanaan operasi tersebut, Polda Jatim juga melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2021, dengan fokus kepada kegiatan Ops yustisi, Cipkon Harkamtibmas dan kegiatan lalulintas untuk mendukung penanganan covid-19 serta menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif menjelang Nataru.

 

Kegiatan operasi ini akan dilaksanakan selama 10 hari, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Dalam operasi ini Polda Jatim dan Jajaran akan melibatkan kekuatan sebanyak 9.940 personel yang terdiri 930 personel Polda dan 9.010 personel Polres Jajaran.

 

Selain itu, juga disiapakan dukungan kekuatan dari Instansi lain, yaitu TNI sejumlah 1.863 personel, Pemda sejumlah 3.346 personel dan elemen masyarakat yang mengerahkan 2.757 personel, terdiri dari Jasa Raharja, DAMKAR, PMI, Pramuka, ORARI, BASARNAS, PELINDO, ORGANDA dan lainnya.

 

Usai membuka Rakor Ops Lilin Semeru 2021, Kapolda Jatim kembali menjelaskan kepada awak media yang hadir, untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, bahwa untuk menghadapi Natal dan tahun baru ini tetap waspada. Karena diketahui ada virus varian baru yang sudah masuk, sehingga imbauannya untuk sebisa mungkin kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan sebisa mungkin juga menghindari kegiatan yang bersifat kerumunan, apalagi tidak mentaati protokol kesehatan.

 

“Yang paling utama kita tidak bisa berhasil kalau tidak ada dukungan dari masyarakat untuk dapat melaksanakan hal tersebut,” jelasnya Kapolda Jatim usai buka Rakor.

 

Lebih lanjut Kapolda Jatim mengatakan, di Inmendagri Nomor 66 sudah diatur, beberapa tempat yang harus melaksanakan SOP yaitu aplikasi peduli lindungi. Yang kedua, jumlah masyarakat yang hadir. Kalau untuk Nataru yang gereja-gereja 50%, dan sudah vaksin. Kemudian berdasarkan undangan yang datang, dan ada pengamanan internal untuk pemeriksaan.

 

“Saya kira itu penting untuk dilaksanakan dan tadi hadir dari PGI yang di sini nanti disampaikan kepada gereja di seluruh Jawa Timur,” ucapnya.

 

“lokasi wisata dan tempat keramaian, nanti sudah disampaikan bahwa dalam Inmendagri itu sebisa mungkin nanti ditiadakan dan juga alun-alun nanti ditutup tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022,” pungkasnya.

Maksimalkan Pencapaian Vaksinasi, Polres Sampang Kerahkan Bhayangkari Menjadi Sukarelawan Vaksinator Covid-19

Maksimalkan Pencapaian Vaksinasi, Polres Sampang Kerahkan Bhayangkari Menjadi Sukarelawan Vaksinator Covid-19

 

Sampang – Pemerintah telah mengumumkan bahwa Covid-19 varian Omicron sudah masuk Indonesia, hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (16/12) pagi.

 

Mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 sekaligus mengantisipasi masuknya varian baru Omicron di Kabupaten Sampang, Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si setelah mendampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, SH, MH meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di Kecamatan Pangarengan langsung mengumpulkan seluruh PJU Polres Sampang dan Kapolsek jajaran untuk membahas percepatan vaksinasi di Kabupaten Sampang.

 

Dalam pertemuan tersebut AKBP Arman S.IK, M.Si menekankan soal percepatan akselerasi vaksinasi guna memenuhi target 70 persen dalam upaya menciptakan kekebalan komunal di Kabupaten Sampang.

 

Kapolres Sampang juga memerintahkan seluruh PJU Polres dan Kapolsek jajaran untuk lebih memaksimalkan anggotanya dalam kegiatan percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Kabupaten Sampang dengan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jajaran Kodim 0828 Sampang dan tenaga kesehatan dari Pemkab Sampang sekaligus mengoptimalkan para sukarelawan vaksinator di wilayahnya masing-masing.

 

Menindaklanjuti perintah Kapolres Sampang tersebut, Kapolsek Torjun Iptu Heriyanto SH dan Ketua Bhayangkari Ranting Torjun Ny. Ati Heriyanto beserta anggotanya menggelar vaksinasi Covid-19 di SMP Negeri 2 Torjun, Sabtu (18/12) pukul 08.00 Wib dengan menargetkan 200 pelajar dan masyarakat di sekitar SMP.

 

Iptu Heriyanto SH menjelaskan bahwa selain melaksanakan vaksinasi di SMP Negeri 2, vaksinasi juga dilaksanakan di 12 desa se Kecamatan Torjun yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) di desa.

 

Di SMP Negeri 2 Torjun petugas vaksinasi Covid-19 adalah para istri anggota Polri (Bhayangkari) yang suaminya berdinas di Polsek Torjun kesatuan Polres Sampang.

 

“Semua petugas vaksinasi di SMP Negeri 2 Torjun pada hari ini murni dari sukarelawan Vaksinator Covid-19 Bhayangkari Ranting Torjun. Bhayangkari yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, saya tugaskan sebagai petugas screening dan vaksinator Covid-19. Sedangkan petugas pendaftaran dan petugas penginputan data peserta saya diberikan kepada anggota Bhayangkari yang berprofesi diluar tenaga kesehatan” terang Ketua Bhayangkari Ranting Torjun Ny. Ati Heriyanto kepada awak media yang meliput kegiatan vaksinasi tersebut.

 

Ketua Bhayangkari Ranting Torjun Ny. Ati Heriyanto juga menjelaskan bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Bhayangkari Ranting Torjun merupakan wujud kepedulian Bhayangkari kepada masyarakat dalam Pandemi Covid-19 sekaligus tindak lanjut program kerja ketua Bhayangkari Cabang Sampang Ny. Eka Arman.

 

Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si mengatakan pencapaian vaksinasi di Kabupaten Sampang masih dibawah 70 persen. Polres Sampang beserta stakeholder lainnya telah berkoordinasi dan berkolaborasi sebagai upaya percepatan vaksinasi dan memaksimalkan hasil pencapaian vaksinasi guna menciptakan herd immunity di Kabupaten Sampang

 

“Kami perintahkan Kapolsek jajaran Polres Sampang yang vaksinasi belum mencapai 70 persen agar terus di-push dengan berbagai strategi dengan harapan di akhir Desember tahun 2021 pencapaian vaksinasinya sudah bisa diangka 70 persen” terang Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si.

 

Seluruh jajaran diharapkan bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada dan terus melakukan akselerasi vaksinasi berupa vaksinasi massal, vaksinasi door to door, dan kegiatan vaksinasi lainnya sekaligus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan didasari semangat melayani dan melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang dari Pandemi Covid-19.

 

Terkait sukarelawan vaksinator Covid-19 yang dilakukan Bhayangkari Cabang Sampang di berbagai tempat di Kabupaten Sampang, AKBP Arman S.IK, M.Si menuturkan bahwa sebagai mahluk sosial yang mempunyai rasa empati, simpati, toleransi dan tolong menolong antar sesama sekaligus bentuk kepedulian organisasi Bhayangkari kepada masyarakat dalam Pandemi Covid-19.

 

“Saat menghadiri rapat cabang Bhayangkari Cabang Sampang, saya mengharapkan organisasi Bhayangkari bisa membantu Polri khususnya Polres Sampang membantu masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 dengan membuat program-program kerja. Saya juga mengatakan di balik organisasi Polri yang kuat ada organisasi Bhayangkari yang selalu siap mendukung dan membantu serta mensupport organisasi Polri” terang AKBP Arman S.IK, M.Si.

 

Kapolres Sampang juga menuturkan beberapa program kerja Bhayangkari Cabang Sampang di bawah pimpinan Ny. Eka Arman dalam Pandemi seperti program Bhakti sosial, program ketahanan pangan, program pengembangan UMKM, program sukarelawan vaksinator Covid-19 dan program-program kerja lainnya.

 

“Alhamdulillah kegiatan Bhayangkari yang menjadi sukarelawan vaksinator Covid-19 mendapat apresiasi positif dari bapak Wakapolda Jatim saat meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak di Kecamatan pangarengan kemarin” lanjut Kapolres Sampang

 

AKBP Arman S.IK, M.Si menjelaskan bahwa menjadi seorang Bhayangkari atau pendamping anggota Polri tidaklah mudah karena mempunyai peran penting untuk menjadi tiang keluarga yang harus menjaga keluarganya dan mendampingi suaminya sebagai Polisi agar senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si mengharapkan masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam percepatan penanganan Pandemi menuju Indonesia bebas Covid-19

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah

DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, di Yogyakarta, Jumat (17/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal peran utama dari fungsi pengawasan adalah untuk tetap menjamin suatu organisasi berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

“Baik perencanaannya, kesiapan SDM-nya, logistiknya, bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran. Sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang basis dari kinerja berbasis anggaran bagaimana pertanggungjawabkan semua, sehingga akuntabel, efektif dan efisien,” kata Sigit mengawali pengarahannya.

Di dalam organisasi Polri, Sigit menekankan bahwa Itwasum Polri merupakan salah satu bagian yang sentral. Sigit mengibaratkan bahwa, Itwasum adalah seorang wasit di dalam pertandingan olahraga. Yang dimana, harus mampu bersikap tegas ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Ibarat suatu pertandingan olahraga rekan-rekan adalah seorang wasit yang mampu menjadi wasit yang tegas. Sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran, offside atau bahkan kita ikut larut ke dalam salah satu klub pemain,” ujar eks Kapolda Banten itu.

Sebagai wasit yang tegas, kata Sigit, harus tahu kapan mesti mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Bahkan, juri lapangan itu juga bisa mengeluarkan pemain dalam suatu pertandingan apabila melakukan pelanggaran yang keras.

“Sehingga pada saat waktunya melihat kapan ini harus diberikan kartu kuning. Rekan-rekan juga tidak ragu-ragu kapan diberikan kartu merah. Bahkan rekan-rekan juga bisa meminta pemain keluar,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Analogi itu, kata Sigit, Itwasum harus berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa Polri sudah sesuai dengan tugas pokoknya yakni, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

“Sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi, melayani dan mengayomi secara profesional. Kemudian muncul kepercayaan. Karena pelayanan yang baik dan kemudian harapan kita kepuasan publik yang tentunya akan makin meningkat. Kepercayaan publik akan semakin meningkat tentunya ini sangat baik untuk organisaisi kedepan. Penting sekali kepercayaan dan kepuasan publik. Sehingga Polri hadir dilapangan betul-betul dicintai masyarakat,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Itwasum Polri untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan lainnya, kata Sigit, Polri harus bisa cepat beradaptasi dengan hal tersebut.

“Demikian juga disikapi seluruh personel Polri untuk betul-betul kemudian bisa atasi ini semua. Tentunya peran dari Itwasum Polri selalu mengingatkan dan memanfaatkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Seperti pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana mau tidak mau kita harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan publik yang terus berkembang dan kita mengawal serta menjaga agar organisasi betul-betul mencapai tujuan dengan baik,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan soal transformasi menuju Polri Presisi di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap seluruh bidang transformasi organisasi, operasional dan pelayanan publik. Itwasum Polri harus memastikan mengawal hal itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Terkait manajemen pengawasan, Sigit menyampaikan harus meliputi, memberikan penjaminan kualitas, memberikan konsultasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan perencanaan, memberikan arahan dan bimbingan teknis, serta pendampingan kegiatan.

Dari semua hal itu nantinya diharapkan, terjadinya pelaksanaan audit, reviu, pemantauan tindaklanjut, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi serta pengendalian mutu. Sehingga dapat terwujud proses manajemen yang terlaksana dengan baik.

Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, Posko Presisi yang dibentuknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka adanya satu ukuran baik dari kuantitas maupun kualitas.

“Terkait program transformasi di bidang pengawasan sudah disampaikan ada 3 hal, pengawasan oleh pimpinan pada setiap kegiatan, penguatan di fungsi pengawasan dan pembentukan fungsi pengawasan masyarakat. Dimana dari 3 program itu pencapaiannya hampir 100 persen jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat ke rekan-rekan,” kata Sigit.

Sigit menekankan soal penanganan aduan masyarakat ke aparat kepolisian. Saat ini, kata Sigit, Polri telah memiliki wadah Dumas Presisi dan Dumas Surat. Karenanya, Ia meminta jajarannya agar melakukan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, manajemen pengaduan yang baik, petugas yang profesional, perkembangan penanganan dan Hotline pengaduan.

“Sehingga aduan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Bila kita melakukan langkah-langkah keliru maka muncul masalah baru. Yang tadinya aduan tidak benar tapi kita tidak pas menanggapinya itu jadi masalah baru. Harapan masyarakat harus bisa terjawab. Kalau bisa lakukan pengawalan, harapan masyarakat pasti aduan ditindaklanjuti,” ujar Sigit.

Sigit juga menyinggung fenomena di media sosial yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian. Ia juga membahas kemunculan beberapa tagar Bahkan, muncul stigma tidak viral maka proses hukum tidak berjalan.

Terkait fenomena itu, Sigit

Forkopimda Jatim Dampingi Presiden RI Resmikan Pasar Besar Ngawi

Forkopimda Jawa Timur, dampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo dalam rangka Peresmian Pasar Besar Ngawi, pada Jumat (17/12/2021). Selain itu, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai, kepada Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT – PKLW). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mendampingi kunjungan kerja Presiden RI di Jawa Timur, dalam rangka peresmian Pasar Besar Ngawi.

Pasar Besar Ngawi sendiri mulai direnovasi pada awal Desember 2020. Pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh rekanan pelaksana PT PP Urban, dengan konsep Bangunan Gedung Hijau dan penataan modern yang bersumber dari dana APBN 2020 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dengan waktu 12 bulan.

Proyek tersebut di rencanakan berakhir pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 dengan alokasi dana sebesar Rp73,4 miliar. Namun saat perjalanan waktu pengerjaan, rekanan mengajukan empat kali addendum kontrak kerja, hingga akhirnya nilai kontrak menjadi Rp 80,2 miliar dan diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Pembangunan Pasar Besar Ngawi telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap setelah revitalisasi Pasar Besar Ngawi selesai, diharapkan menjadi sarana pendorong percepatan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak pandemi Covid-19.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas pasar besar Kabupaten Ngawi oleh Presiden RI, dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekaligus pernyataan peresmian oleh Presiden RI dan penandatanganan prasasti sebagai tanda Peresmian Pasar Besar Ngawi, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim dan Bupati Ngawi.

Forkopimda Jatim Dampingi Presiden RI Resmikan Pasar Besar Ngawi

Forkopimda Jawa Timur, dampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo dalam rangka Peresmian Pasar Besar Ngawi, pada Jumat (17/12/2021). Selain itu, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai, kepada Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT – PKLW). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mendampingi kunjungan kerja Presiden RI di Jawa Timur, dalam rangka peresmian Pasar Besar Ngawi.

Pasar Besar Ngawi sendiri mulai direnovasi pada awal Desember 2020. Pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh rekanan pelaksana PT PP Urban, dengan konsep Bangunan Gedung Hijau dan penataan modern yang bersumber dari dana APBN 2020 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dengan waktu 12 bulan.

Proyek tersebut di rencanakan berakhir pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 dengan alokasi dana sebesar Rp73,4 miliar. Namun saat perjalanan waktu pengerjaan, rekanan mengajukan empat kali addendum kontrak kerja, hingga akhirnya nilai kontrak menjadi Rp 80,2 miliar dan diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Pembangunan Pasar Besar Ngawi telah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap setelah revitalisasi Pasar Besar Ngawi selesai, diharapkan menjadi sarana pendorong percepatan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak pandemi Covid-19.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas pasar besar Kabupaten Ngawi oleh Presiden RI, dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekaligus pernyataan peresmian oleh Presiden RI dan penandatanganan prasasti sebagai tanda Peresmian Pasar Besar Ngawi, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim dan Bupati Ngawi.

Copyright © 2026 Website Kepolisian Resort Batu